Sangsi apa saja PNS yang tidak Melaporkan Harta Kekayaan ke Pemerintah

Sangsi PNS tidak Lapor Kekayaan

Sangsi PNS tidak Lapor Kekayaan – pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengetahui bahwa Presiden Jokowi telah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) Nomer 94 Thaun 2021, Tentang disiplin PNS.

Sangsi PNS tidak Lapor Kekayaan

Regulasi ini secara jela memuat hukum yang akan diterima oleh PNS apabila melanggar larangan yang ada pada beleid tersebut.

Jenis sanksi atau hukumannya pun beragam, mulai dari teguran tertulis, pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan hingga pengertian sebagai Abdi Negara.

“Jika PNS yang tidak menaati peraturan tersebut akan mendapatkan sangsi dengan pasal 5 tentang disiplin. Salah satu pengenaan sanksi yakni pelanggaran terhadap dislipninya masuk kerja dan bolos kerja bagi PNS, Jika ada PNS yan tidak masuk kerja tanpa keterangannya yang jelas misalkan orang tersebut bolos 3 sampai 10 hari dalam 1 tahun di hari kerj, maka PNS tersebut akan di kenakan sangsi oleh permerintah yang sudah tertulis.

Sementara untuk pelanggaran tinggat sedang, hukuman dapat berupa potongan tunjungan kinerja sebesar 25 persen, dengan ketentuan tidak masuk kerja selama 11 -13 hari dalam masa waktu kerja 6 bulan dan 1 tahun.

Kemudian selama 9 bulan tidak masuk kerja dan tanpa alasan yang jelas dalam rentang 14-16 hari hari kerja dalam 1 tahun. Dan selanjutnya dalam pelanggaran katagori berat, hukuman dapat diberikan berupa penurunan jabatan, ;pembebasan dari jabatan atau pemberhentian secara tidak terhormat.

Adapun pelanggaran untuk jabatan apabila pNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama21-24 hari kerja dalam 1 tahun.

Kemudia, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksanaa selama 12 bulan , bagi PNSyang tidak masuk kerja dalam waktu 25-27 dalam 1 tahun, PNS akan di berika sangsi pemberhentian dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang tidak masuk kerja dalam kurun 1 bulan.

Selain itu Jokowi juga telah membuat peraturan baru tentang sangsi PNS yang tidak melaporkan harta kekayaannya, Untuk ini akan di berikan hukuman sedang kepada PNS yang tidak menuruti peraturan yang sudah ditentukan Jokowi 2021.

Sementar itu jika PNS yang tidak memenuhi ketentuan adalah seorang pejabat tinggi dalam pemerintahan ia akan di jatuhi hukuman berat, yang dimana kita ketahui jabatan tinggi bisa di copot dengan hormat.

Peraturan Undang-undang ini sudah resmi di keluarkan oleh jokowi pada tanggal 31 Agustus 2021 kemarin.