Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

Fakta Jokowi Ingin Mempercepat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung  – Presiden Jokowi Widodo akan memastikan pembangunan Kereta Cepat dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bantuan tersebut tersebut diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), penjamin proyek.Hinga izin penerbitan surat utang atau obligasi bagi PT Kereta Api Indonesia.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

Jokowi juga sudah mengeluarkan aturan baru soal pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandug. Aturan utama adalah nomer 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas perpres nomer 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasaranan dan sarana kereta cepat antara Jakarta-Bandung.

Alasan Jokowi ingin mempercepat pembangunan kerata api dan langsung mengeluarkan aturan baru untuk bangunan tersebut karena proses pengerjaan selama ini belum memberikan hasil yang signifikan. Padahal proyek ini merupakan proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, hasil evaluasi pemerintah justru menemukan bahwa proyel ini membutuhkan penguatan pendanaan dari anggaran dan belanja dari negara (APBN).

Dalam pembangunan Kereta cepat Jakarta-Bandung akan di pimpim oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menjadi pimpinan pembangunan proyek. Selain KAI, adajuga konsorsium yang melibatkan PT Wijaya Karya (persero) Tbk, PT Jasa Marga (persero) dan PT perkebunan Nusantara VIII yang menjadi bagian dari pembangunan kereta cepat itu.

Sedangkan untuk jalur kereta cepat terdiri dari Jakarta-padalarang-Bandung, sebelumnya pemerintah sudah merencanakan dari yang berbeda akan tetapi sudah di update dan lebih berguna yang sekarang ini.

Untuk menteri Koordinator Jokowi menunjuk Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin komite pembangunan proyek tersebut, Luhut juga akan di bantu oleh badan keuangan pemerintah Indonesia Sri Mulyani, Menteri BUMN Erik Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Untuk dana akan ada dana tambahan dari pemerintah Indonesia dalam pembangunan dikarenakan Jokowi ingin proyek ini cepat teratasi dan dapat di gunakan oleh masyarakat Indonesia. Bersama dengan besarnya kebutuhan dana, maka dari itu Jokowi memberikan suntikan dana dari APBN untuk proyek Kereta cepat ini.

Yang pasti dana APBN akan diberikan melalui penyerahan modal negara kepada KAI, dan pemerintah juga memberikan beberapa jaminan atas kewajiban yang di pimpim konsorsium menteri koordinator bidang investasi.

Total utang Negara Indonesia

Total utang Negara Indonesia Bertambah di Era Jokowi Mencapai Rp 6.625,43 Triliun

Total utang Negara Indonesia  – Total utang Negara Indonesia Bertambah di Era Jokowi Mencapai Rp 6.625,43 Triliun.

Total utang Negara Indonesia
Semenjak Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia, utang negara bertambah setiap tahunnya, Kabar terbaru utang pemerintah Indonesia sudah mencapai menjadi Rp 6.625,43 triliun Rupiah kepada semua sektor di berbagai negara didunia.

Dikutip dari laman APBN kita september 2021 yang dirilis kementrian keuangan rabu (29/9/2021). Utang pemerintah per Agustus 2021 tersebut naik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dimana utang per juli 2021 sebesar Rp 6.570,17 triliun.

Dengan kata lain, dalam sebulan presiden jokowi sudah menambah utang negara sebanyak Rp 55 triliun. Disisi lain kenaikan rasio utang pemerintah juga berdampak pada produk domestik bruto (PDB).

Pada juli 2021, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 40,51 persen. Sementara di Agustus 2021, rasionya sudah naik menjadi 40.85 persen.

Dari total utang sebanyak Rp 6.625,43 triliun tersebut jokowi masih tergolong presiden yang memiliki utang kecil dari presiden-presiden sebelumnya yang membuat utang negara membekkan, Jokowi yang diketahu memiliki kerja keras dan hasil yang terlihat.

Selain penerbitan surat utang negara, pemerintah juga menarik pinjaman sebesar Rp 833,04 triliun. Rincian yakin pinjaman luar negeri sebesar Rp 820,4 triliun dan sisanya pinjaman dalam negeri Rp 12,64 triliun.

Mentri sri Mulyani menegaskan utang bukanlah suatu yang harus di takuti, melaikan harus didudukan sebagai instrumen kebijakan yang tetap dikelola dengan baik oleh pemerintah Indonesia dan juga harus berhati-hati untuk mengelola keuangan negara yang terpenting harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar.

Maka dari itu Sri Mulyani meminta jajarannya agar bisa mengedukasi masyarakat dan menjelaskan fungsi dari utang Indonesia yang sudah di kerjakan oleh presiden jokowi agar masyarakat Indonesia tidak salah paham untuk menanggapi masalah utang indonesia.

Direktur Center of Economi and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan sebaliknya, Rasio utang di Bulan Agustus sudah memasukin peringatan untuk pemerintah. “posisi utang Indonesia sudah lampu merah , bukan tidak mungkin rasio utang pada PDB bisa meningkat ke depannya. Bahkan kekawatirannya bisa naik hingga lebih dari batas 60 persenPDB.” Ungkap Bhima.